(Testing)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA (MPM)

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

TAHUN 2020

 

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1 

 

1.        Perekrutan anggota MPM Polnep dilakukan melalui maksimal 2 perwakilan dari tiap Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan  Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  yang mendapat rekomendasi dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atau Unit kegiatan mahasiswa (UKM).

2.        Rekomendasi anggota dari HMJ dan UKM mempunyai pengalaman menjabat satu tahun di organisasi.

3.        Perekrutan anggota MPM Polnep diikuti oleh mahasiswa aktif yang terpilih dan sah melalui sekolah kaderisasi MPM Polnep.

4.        Apabila ayat 1 dan 2 tidak terpenuhi maka Ketua dan Wakil Ketua MPM Polnep mempunyai hak prerogatif untuk memilih anggotanya sendiri yang berasal dari ormawa lain di lingkungan Polnep.

 

Pasal 2

 

1.    Setiap anggota mempunyai Hak :

a.    Mengeluarkan pendapat, saran dan pernyataan dalam bentuk lisan maupun tulisan, kepada pengurus atau anggota lainnya.

b.    Mengikuti dengan proaktif terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan oleh MPM Polnep.

c.    Mendapatkan keterbukaan informasi terkait pengelolaan MPM Polnep

2.    Anggota mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

a.    Menjaga nama baik Polnep dan MPM Polnep.

b.    Berpartisipasi dalam setiap kegiatan MPM Polnep.

c.    Mengawasi setiap kegiatan BEM Polnep yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan serta peraturan yang ditetapkan.  

d.    Berkelakuan baik dan berbudi luhur.

e.    Mematuhi AD / ART dan peraturan / ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus melalui Musyawarah Mufakat.

f.      Menciptakan dan menjaga suasana kekeluargaan, kebersamaan, keamanan dan ketertiban dalam berorganisasi.

 

Pasal 3

 

1.    Dalam ketentuan tertentu anggota dapat merangkap menjadi anggota organisasi       selain dilingkungan Polnep atas persetujuan ketua MPM Polnep.

2.    Ketua dan Wakil Ketua MPM Polnep tidak diperbolehkan merangkap jabatan organisasi di Polnep sebagai unsur pimpinan maupun anggota.

3.    Bendahara, sekretaris kedua ketua bidang dan keenam Ketua Komisi tidak diperbolehkan menjadi pemimpin di HMJ dan UKM, kecuali anggota di UKM Polnep.

4.    Dalam ketentuan anggota setiap bidang dan anggota setiap komisi  di perbolehkan menjadi anggota di HMJ dan UKM.

5.    Anggota setiap bidang dan anggota setiap komisi hanya diperbolehkan menjadi anggota di UKM dengan ketentuan 70% keaktifan di MPM Polnep dan 30% di UKM, serta menyesuaikan AD/ART MPM Polnep.

 

Pasal 4

1.    Peringatan :

a.    Pengurus MPM Polnep diberikan Peringatan Pertama apabila tidak hadir dalam pertemuan maupun kegiatan MPM dengan tidak memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan tiga (3) kali pertemuan.

b.    Pengurus MPM Polnep diberikan Peringatan Kedua apabila tidak hadir dalam pertemuan maupun kegiatan MPM dengan tidak memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan lima (5) kali pertemuan.

c.    Pengurus MPM Polnep diberikan Peringatan Ketiga apabila tidak hadir dalam pertemuan maupun kegiatan MPM dengan tidak memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan tujuh (7) kali pertemuan.

 

2.    Skorsing 

Pengurus MPM dapat diskorsing / diberhentikan atas persetujuan forum melalui rapat yang dihadiri 1/2N+1 anggota MPM jika pengurus bertentangan dengan yang  ditetapkan dalam AD / ART.

3.    Anggota MPM dapat mengundurkan diri dengan surat pernyataan yang disetujui oleh Ketua MPM dan PUDIR III Polnep.

 

BAB II

Badan Koordinasi MPM POLNEP 

 

Pasal 5

Badan Koordinasi MPM merupakan badan yang terbentuk dari alumni MPM Polnep.

 

Pasal 6

1.    Badan koordinasi MPM Polnep dipilih melalui forum musyawarah antar anggota MPM Polnep dan alumni MPM Polnep yang di adakan oleh MPM Polnep.

2.    Badan Koordinasi MPM Polnep wajib melaksanakan Training Center (TC) dan upgrading bagi seluruh anggota MPM Polnep.

3.    Badan koordinasi MPM Polnep mempunyai wewenang memberi saran, masukan serta menegur apabila terjadi masalah dalam kepemimpinan periode terkait. 

 

BAB III

ORGANISASI

 

        Pasal 7

MPM Polnep merupakan badan legislatif di Politeknik Negeri Pontianak dibawah naungan PUDIR III dalam menjalankan program kerjanya. 

Pasal 8

 

1.    MPM Polnep berhak memberikan pemberitahuan dan peringatan kepada organisasi pelaksana yang dalam hal ini BEM Polnep apabila terjadi kekeliruan atau penyimpangan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan dengan persetujuan PUDIR III.

2.    Apabila peringatan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh BEM Polnep maka MPM Polnep berhak memberikan sanksi dengan persetujuan Pembantu Direktur III.

3.    MPM Polnep berhak menegur serta memberi peringatan kepada HMJ dan UKM melalui BEM Polnep apabila dalam pengawasannya MPM Polnep menemukan kesalahan dan jika BEM Polnep tidak mampu, maka MPM Polnep berwenang turun langsung menegur HMJ dan UKM.  

 

BAB IV

DEWAN KONSULTASI

 

Pasal 9

1.   Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Polnep berada dibawah naungan PUDIR III.

2.   Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Polnep berhak meminta pendapat dan memberi masukan kepada PUDIR III.

 

BAB V

TUGAS KETUA BIDANG DAN KETUA KOMISI 

Pasal 10

     Tugas Ketua Bidang dan Ketua Komisi ditentukan dalam ketetapan pengurus sesuai dengan AD/ART dan GBHK.

BAB VI

RAPAT-RAPAT

Pasal 11

 

1.    Forum Musyawarah Besar wajib dihadiri Ketua beserta pengurus MPM dan perwakilan dari BEM, HMJ dan UKM yang berada di Polnep.

2.    Forum Musyawarah Besar dilakukan di sekretariatan atau di ruang lain yang telah disepakati.

3.    Ketentuan lain tentang Forum Musyawarah Besar diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Polnep.

4.    Membahas kembali serta mengesahkan Perubahan AD / ART, GBHK, dan SOP  MPM , BEM, HMJ, & UKM yang ada di Polnep, bila dianggap perlu.

5.    Mengumumkan kebijakan yang dikeluarkan MPM Polnep untuk dipatuhi oleh organisasi kemahasiswaan, dan hal tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Organisasi Kemahasiswaan. 

6.    Musyawarah Besar merupakan kekuasaan tertinggi Organisasi MPM Polnep.

7.    Musyawarah Besar diselenggarakan satu tahun sekali sesuai jadwal dan masa jabatan pengurus.

 

Pasal 12

Forum Musyawarah Luar Biasa dilakukan bila dianggap perlu dan dihadiri serta disetujui oleh 1/2n + 1 pengurus organisasi kemahasiswaan.

 

 

Pasal 13

Majelis Permusyawatan Mahasiswa Polnep melakukan rapat evaluasi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

 

BAB VII

KEPANITIAAN

 

Pasal 14  

MPM Polnep berhak membentuk kepanitian untuk menjalankan program kerja sesuai ketetapan yang berlaku.

 

BAB VIII

STRUKTUR MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA POLNEP

 

Pasal 15

 

 

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 16

Ketentuan lain disesuaikan dengan keperluan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Polnep.

 

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

 

1.      ART disahkan pada forum Musyawarah Besar MPM Polnep.

2.      ART ini berlaku setelah disahkan pada forum Musyawarah Besar.

 

 

Ditetapkan di Politeknik Negeri Pontianak

Tempat	: RRD Lantai 3
Tanggal	: 20 September 2020
Pukul	: 09.50 WIB

Presidium I Tetap	Presidium II Tetap	Presidium III Tetap
Nicky Andre	M. Fadhlur Rahman	Jihan Nabilah
NIM. 3201909029	NIM. 3201909001	NIM. 4201927064